Dokumen Hukum sebanyak 4.524

  • Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012

    Tentang Pelaksanaan Dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara

    INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) | 28 April 2024
  • Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011

    Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, dan Pengadilan Agama Arso

    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PUSAT | 28 April 2024
  • Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2011

    Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011

    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PUSAT | 28 April 2024
  • Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-908/K/2011

    Tentang Pedoman Layanan Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

    PERATURAN KEPALA BPKP | 28 April 2024
  • Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-616/K/SU/2011

    Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala BPKP

    PERATURAN KEPALA BPKP | 28 April 2024
  • Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-616/K/SU/2011

    Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala BPKP

    PERATURAN KEPALA BPKP | 28 April 2024
  • Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-616/K/SU/2011

    Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala BPKP

    PERATURAN KEPALA BPKP | 28 April 2024 | Dicabut dengan
  • Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2010

    Tentang Revitalisasi Industri Pupuk

    INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) | 28 April 2024
  • Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010

    Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

    INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) | 28 April 2024
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010

    Tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 dan Penetapan Provinsi Bali Sebagai Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013

    KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) | 28 April 2024