Dokumen Hukum sebanyak 4.524
-
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012
Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH (PP) | 06 Febuari 2012 | Dicabut dengan -
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012
Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH (PP) | 06 Febuari 2012 | Dicabut dengan -
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH (PP) | 06 Febuari 2012 -
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH (PP) | 06 Febuari 2012 -
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
Tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PERATURAN PEMERINTAH (PP) | 06 Febuari 2012 -
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme
PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) | 03 Febuari 2012 -
Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-61/K/SU/2012
Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP
PERATURAN KEPALA BPKP | 02 Febuari 2012 -
Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-61/K/SU/2012
Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP
PERATURAN KEPALA BPKP | 02 Febuari 2012 -
Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-61/K/SU/2012
Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP
PERATURAN KEPALA BPKP | 02 Febuari 2012 | Dicabut dengan -
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports)
PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) | 02 Febuari 2012