Dicabut dengan
PERATURAN BPKP NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Mencabut
KEPUTUSAN KEPALA BPKP NOMOR: KEP-743/K/SU/2002 TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN BAGI PEJABAT YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN