Pencarian Lanjutan

Hasil Pencarian

Hasil Pencarian sebanyak 4.522

  • Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012

    Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M

    PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) | 12 Oktober 2012
  • Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

    Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

    PERATURAN PEMERINTAH (PP) | 12 Oktober 2012
  • Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012

    Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

    PERATURAN PEMERINTAH (PP) | 12 Oktober 2012
  • Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012

    Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

    PERATURAN PEMERINTAH (PP) | 10 Oktober 2012
  • Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012

    Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

    PERATURAN PEMERINTAH (PP) | 05 Oktober 2012
  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012

    Tentang Industri Pertahanan

    UNDANG-UNDANG (UU) | 05 Oktober 2012
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012

    Tentang Veteran Republik Indonesia

    UNDANG-UNDANG (UU) | 05 Oktober 2012
  • Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012

    Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

    PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) | 22 Sepetember 2012
  • Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012

    Tentang Penghasilan dan Hak-hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

    PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) | 22 Sepetember 2012 | Dicabut dengan
  • Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012

    Tentang Penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Kuasa Hukum untuk melakukan Penanganan Gugatan Arbitrase di International Centre for Settlement of Investment Disputes terkait Gugatan Churchill Mining kepada Pemerintah Republik Indonesia

    PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) | 22 Sepetember 2012